Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Pencabutan Izin Reklamasi oleh Pemerintah Daerah

AbstractAvailability lands in Indonesia doesn’t get along with growth citizen Indonesia. The government is giving a solution to the building of reclamation, but under construction reclamation always inflict variety problems. Permission cancellation for action legal by order annulment permission its should pay attention aspect of: authority, procedure and substantion. Besides, based on legislation principle general good government. A form protection receiving authorization In this case, businessman or developers do administrative efforts filing suit civil court justice. If there are parties that affected verdict, can file an appeal justice, it be even comitted cassation law supreme Indonesia.Keywords: Reclamation; Permission; Cancellation.AbstrakKetersediaan lahan di tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Pemerintah memberikan solusi pembangunan pulau reklamasi, akan tetapi dalam reklamasi tersebut kerap kali menimbulkan berbagai macam permasalahan. Pencabutan izin merupakan salah bentuk tindakan hukum dapat dilakukan oleh pemerintah. Dalam pencabutan tersebut, pemerintah hendaknya memperhatikan keabsahan aspek wewenang, prosedur dan substansi. Selain itu, wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan Asas Umum Pemerintahan Baik. Bentuk perlindungan penerima hal ini pelaku usaha ataupun pengembang melakukan upaya administratif mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila ada pihak merasa dirugikan putusan banding Tinggi Negara, bahkan kasasi kepada Mahkamah Agung. Kata Kunci: Reklamasi; Izin; Pencabutan.